Di internal Kementan sendiri, 1.500 pegawai telah dikenai demosi dan mutasi karena pelanggaran kedisiplinan dan integritas.

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen memegang prinsip keberpihakan pada petani dan tidak gentar membongkar praktik mafia pangan, meskipun harus menghadapi risiko besar.

Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran berhasil mengungkap 784 kasus mafia pangan selama periode sebelumnya bersama Satgas Pangan Polri.

Dari jumlah tersebut, 411 orang ditetapkan sebagai tersangka, mencakup kasus-kasus pupuk, hortikultura, ternak, hingga beras.

Di internal Kementan sendiri, 1.500 pegawai telah dikenai demosi dan mutasi karena pelanggaran kedisiplinan dan integritas.

Hingga kini, Kementerian Pertanian terus bersinergi dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindak tegas kasus-kasus seperti pupuk palsu, manipulasi MinyaKita, serta dugaan korupsi di lingkungan internal.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Mentan Amran telah menunjukkan ketegasannya: tercatat 20 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 50 perusahaan tengah diproses secara hukum.

Terbaru, seorang pengamat pertanian yang merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang pernah memperoleh sejumlah proyek di Kementerian Pertanian dipolisikan Mentan Amran.

Pengamat yang dinilai menyebarkan opini tanpa dasar dan diduga terlibat dalam proyek fiktif yang merugikan negara senilai Rp5 miliar di Kementan, saat ini tengah berjalan dan akan dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

Pengamat tersebut, kata Amran, hanya bersuara lantang saat dirinya menjabat. Pada periode pertama kepemimpinannya (2014–2019), kritik-kritik tajam kerap dilontarkan.

Namun saat posisi Mentan dijabat oleh tokoh lain (2019–2023), suaranya nyaris tak terdengar. Kritik keras baru kembali mencuat pada akhir 2023, tepat setelah Presiden kembali melantik Amran sebagai Menteri Pertanian.

Baca juga:
Empat Paket Kebijakan El Nino, Berikut Syarat dan Waktu Pencairan Rp 600 Ribu BLT El Nino

Mentan Amran juga menyoroti bahwa sebagian besar kritik dari pengamat tersebut hanya didasarkan pada asumsi tanpa dukungan data yang valid. Kritik-kritik itu mencakup program cetak sawah, food estate, kebijakan wajib tanam bawang putih 5 persen bagi importir, hingga program pompanisasi.

Sebelumnya Pakar Hukum dan Tatanegara yang dikenal konsen terhadap pemberantasan korupsi, Mahfud MD mengapresiasi sekaligus mendukung sikap tegas Andi Amran Sulaiman yang langsung mencopot anak buahnya yang terbukti menerima fee pemulus proyek pengadaan dari beberapa pengusaha.

Lewat akun X nya @mohmahfudmd, Mahfud mengunggah cuplikan video wawancara Amran soal sanksi kepada PNS Kementan tersebut.

“Bagus. Harus begitu, Pak Menteri. Di institusi Pemerintah harus tegas, tidak boleh ada paranoid solidarity (solidaritas kalap),” kata mantan Menko Polhukam itu.

Solidaritas kalap adalah sikap selalu ingin melindungi teman sejawat agar institusi tak tercemar. Sehingga banyak kasus ditutup-tutupi.

Makanya, langkah Amran dinilai sangat tepat. “Lanjut, Pak Mentan,” dukung eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kepada menteri asal Sulawesi Selatan itu.

Janji Amran, selama menjabat, tindakan korupsi atau pemerasan di lingkungan Kementan bakal dibabat habis. Ditegaskan, tak ada kompromi bagi pelaku yang melanggar hukum apalagi sampai merugikan kepentingan petani.

“Kami terus menjaga lembaga ini agar tidak terjadi pelanggaran,” kunci Amran. (Pram/fajar)